PERAN PERBANKAN SULAWESI TENGGARA DENGAN DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH

  • Timbul Budi Santoso
  • Dedi Noor Cahyanto
  • Kamaruddin Nur
  • Leo R. Tandiarrang

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, pada hakekatnya pemerintahan suatu negara mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa layanan masyarakat; fungsi distribusi yang mencakup pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan; dan fungsi stabilitas yang mencakup pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan Pemerintah Daerah karena daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda di masing-masing wilayah, dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam pembentukan UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 masingmasing tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah mengganti UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah.

Implentasi secara menyeluruh atas UU di atas dirasakan masih membutuhkan waktu mengingat proses penyusunan aturan pendukung yang sampai sekarang masih berjalan, di sisi lain upaya sosialisasi keberadaan kedua UU tersebut juga terus diupayakan sehingga nantinya akan tercapai kesamaan persepsi yang sangat bermanfaat bagi percepatan pembangunan daerah sebagaimana yang diinginkan. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anonim, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Anonim, Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Anonim, Bahan Sosialisasi Tugas-Tugas KBI di Sektor Moneter, Jakarta, 2000.

Anonim, Antisipasi Berlakunya UU Otonomi Daerah: Municipal Bond Bisa Biayai Daerah, Bisnis Indonesia edisi 10 Oktober 1999, Jakarta, 1999.

Insukindro, Penurunan Data Bulanan dari Data Tahunan, Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol. 38. No. 4, Jakarta, 1990.

……………, Sindrum R2 Dalam Analisis Regresi Linier Runtun Waktu, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 13, No. 4, hal. 1-11, Jakarta, 1998.

……………., Modul Teori Pelatihan Ekonometrika Dasar untuk Pegawai Bank Indonesia, Yogyakarta, Juni 2000.

Samuelson and Nordhaus, Ekonomi Jilid 2 edisi keduabelas, diterjemahkan oleh AQ. Khalid, Erlangga, Jakarta, 1986.

Richard G. Lipsey and Peter O. Steiner, Economics sixth edition, Harper and Row Publisher, New York, 1981.

Boden, Mark and Ian , Sevices and the Knowledge Based Economy, P. Cm (science, technology, and the international political economy services) Continuum, New York, 2000.

Searle, R.J., Decentralisation, Intergovernmement Grant and Equalisation. Some Principles and Administarive Issues, University of Indonesia, Jakarta, 20-21 March 2000.

Ter Minassian, Deficit Reduction, Decentralization Highlight Need to Manage Subnational Government Debt, IMF Survey.

Jusuf Abadi, HM., Otonomi Daerah di Sulawesi Tenggara, Kendari, 2000.

Ahmad, Ehtisham, Bert Hoffman, Jun Ma, Dick Rye, Bob Searle and Jim Stevenson, Expenditure Assignments and Management, Extract from Indonesia: Decentralization- Managing the Risk. Jakarta, June 1999.

Stefano Peperno, Fiscal Decentralization in Italy: Some Lessons (first draft), March 2000.

Paul Smoke, Fiscal Decentralisation in East and Southern Africa: A Selective Review of Experience and Thoughts on Moving Forward, prepared for: Conference on Fiscal Decentralization International Monetary Fund Whasington DC, November 20-21, 2000.

Seksi SKEM KBI Kendari

- Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Mokhammad Dakhlan, PBI Kendari atas kritik dan masukan hasil kajian ini.

1 Pengukuran dan Analisis Underlying dan Noise Inflation Kendari, KBI Kendari, 1999
Published
2003-10-11
How to Cite
Santoso, T. B., Cahyanto, D. N., Nur, K., & Tandiarrang, L. R. (2003). PERAN PERBANKAN SULAWESI TENGGARA DENGAN DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 3(2), 153-182. https://doi.org/10.21098/bemp.v3i2.295
Section
Articles